Sejumlah Anggota Komisi I DPR meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengkaji kritis pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Gubernur Lemhanas Muladi dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Bambang Darmono yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Guntur Sasono (F-PD), Sidarto Danusubroto (F-PDIP) dan Yusron Ihza Mahendra (F-BPD) diruang rapat Komisi I, Senin (25/5). Wakil Ketua Komisi I Sidarto Danusubroto dalam pertemuan itu meminta Lemhanas memberikan kajian kritis atas pelaksanaan Pemilu, baik Pilkada maupun Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan berlangsung pada bulan Juli. ”Lemhanas dapat memberi kajian yang komprehensif agar pemilu kedepan tidak menelan biaya yang mahal,” katanya. Selain memberi kajian terhadap semua pelaksanaan pemilu, Sidarto juga meminta lembaga itu dapat memberi respon pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. Lebih jauh, Sidarto menilai pelaksanaan pemilu dengan menggunakan sistem suara terbanyak telah menurunkan wibawa partai politik peserta pemilu. Ia berharap hal itu juga menjadi perhatian Lemhanas. Pemilu Terburuk Pelaksanaan Pemilu Legislatif dengan menggunakan sistem suara terbanyak banyak mendapat respon sejumlah kalangan. Pemilu 2009, yang baru pertama kali menggunakan sistem tersebut dinilai merupakan Pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. ”Kajian sejumlah partai, Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk,” kata Anggota Komisi I Happy Bone Zulkarnain (F-PG). Menurutnya, pelaksanaan pemilu akan memberi dampak pada pemerintah yang akan berkuasa. Dengan penilaian Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk akan mempengaruhi kualitas kepemimpinan nasional. ”Ini berkaitan dengan kelangsungan pemerintahan yang akan datang,” ujar Happy. Hal senada diungkap Andreas Pareira (F-PDIP) yang menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 berjalan tidak memuaskan. Salah satu indikatornya adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT). ”Ada sekitar 20 juta orang yang tidak mendapatkan hak pilih. Ini sesuatu yang tidak menggembirakan pada kehidupan demikrasi nasional,” katanya. Selain persoalan DPT, Andreas menilai kinerja penyelenggara pemilu juga mengecewakan. ”Kami mengharapkan KPU yang independen tapi lembaga ini terkait dengan pemerintah yang sedang memimpin dan sistem birokrasi pemerintahan,” ujarnya seraya menambahkan agar tidak ada saling intervensi tapi saling memberi dukungan. Peningkatan Kualitas Pimpinan Nasional Sementara itu Anggota Komisi I Almuzzammil Yusuf (F-PKS) menilai kualitas pimpinan bangsa Indonesia sangat tergantung pada kualitas dari partai politik. Ia meminta supaya Lemhanas dapat juga berperan dalam melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki kualitas handal. ”Dengan kondisi seperti ini, tugas Lemhanas adalah meningkatkan kualitas pimpinan nasional,” katanya seraya menambahkan DPR periode 2009-2014 banyak diisi kalangan yang berlatar belakang selebritis. Hal senada diungkap Anhar (F-PBR) yang menilai perlu ada penataran tentang kebangsaan bagi pejabat negara. Pemberian penataran bagi pejabat tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan keberpihakan pada masyarakat. Menurutnya, Lemhanas dapat juga memberi penataran bagi Anggota DPR terpilih periode 2009-2014. Dengan sisa waktu yang masih ada sebelum pelantikan, ia berharap penatara itu dapat dilaksanakan. ”Anggota DPR 2009-2014 diberi penataran diinterval waktu sebelum dilantik,” katanya. Ia juga meminta penataran yang dilakukan Lemhanas meliputi pejabat daerah, baik tingkat I maupun II. Dalam pertemuan itu Gubernur Lemhanas Muladi dalam pertemuan itu mejelaskan tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus ditingkatkan melalui persiapan dan perencanaan dan sosialisasi yang lebih baik. ”Bagi penyelenggaran Pemilu (KPU) perlu meningkatkan pelaksanaan peran dan fungsi seperti ketepatan dan keakuratan data pemilih baik DPS maupun DPT serta peningkatan pengawasan dalam proses penghitungan suara,” katanya. Gubernur Lemhanas menilai kekisruhan yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2009 dapat dipahami mengingat variabel atau faktor yang sangat kompleks dalam pelaksaan Pemilu kali ini dibandingkan pemilu sebelumnya. Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Bambang Darmono dihadapan Komisi I DPR menilai untuk lebih menyukseskan Pemilu Presiden yang akan berlangsung Juli 2009, penyelesaian sengketa yang terjadi di Pemilu Legislatif dapat dipercepat dan sosialisasi yang dilakukan juga lebih gencar. ”Memperkuat SDM dan perangkat KPU,” katanya. Dewan Ketahanan Nasional juga terus berupaya mendorong pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Lebih jauh, terkait dengan pelaksanaan Pemilu, lembaga itu menilai perlu ada pengawasan ekstra terhadap daerah-daerah rawan konflik. ”Memberikan pengamanan pelaksanaan pemilu di daerah-daerah rawan konflik,” katanya. (bs)